Ekonomi Islam

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin merupakan tuntunan sistem kehidupan yang komprehensif. Tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah, namun juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk mengambil peran dalam pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu penggerak roda ekonomi.

Untuk mencapai tujuan ini Allah swt telah memberikan petunjuknya dengan lengkap melalui Rasul saw. Petunjuk  tersebut meliputi akidah, akhlak, maupun syariah.  Komponen akidah dan akhlak bersifat konstan, tidak akan pernah berubah. Sedangkan syariah bersifat dinamis, senantiasa berubah sesuai perubahan waktu dan kebutuhan umat.

Namun faktanya berkata sebaliknya, kita kaum muslim hanya sebagai objek dalam perputaran ekonomi kapitalisme yang terus berkembang dan terus gerus dalam sistem ekonomi yang tidak bisa melindungi kaum muslim dari transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Syariat Islam. Bahkan Indonesia negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sebesar 87.5% (sumber : Wikipedia) sampai dengan saat pertumbuhan pengguna produk syariah baru mencapai angka 5%, jauh tertinggal dengan negara Malaysia yang sudah mencapai angka 15%.

Penyebab Dilarangnya Transaksi Sesuai Syariah Islam

Haram Zatnya

Haram Selain Zatnya

Maysir, Gharar, Riba, Bathil, Najash, Ihtikar

Tidak Sah Akadnya

Sumber : Al Salaam Academy – Fiqh Muamalah – 2016

TRANSAKSI TERLARANG SECARA SYARIAH

PENGERTIAN

LANDASAN HUKUM PELARANGAN

MAYSIR

Transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al Maidah : 90) 

GHARAR

Transaksi yang objeknya tidak jelas

RIBA

Penambahan pendapatan secara tidak sah

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil…” (QS. An Nisaa’ : 29) 

“… Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah : 275) 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Al Baqarah: 278-279) 

BATHIL/HARAM

Akad jual beli atau kemitraan, namun barang yang diperdagangkan atau proyek yang dikerjakan bertentangan dengan prinsip syariah (meskipun transaksinya melengkapi semua rukun dan syarat, tapi tetap dinyatakan tidak sah secara hukum dan agama).

Misalkan bisnis minuman keras.

NAJASH

Sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang di pasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya

IHTIKAR

Praktik penimbunan

“ dari Sa’id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma’mar, ia berkata : “Rasulullah saw. bersabda, ‘Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa“ (HR Muslim 1605)

GHISH

Menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian (prudent) dalam melindungi kepentingannya sebelum transaksi yang mengikat.

TADLIS

Tindak penyesatan yang disengaja, direncanakan dan diatur oleh seseorang (mudallis) dengan niat mengaburkan sesuatu bagi pihak pihak lain, sehingga pihak tersebut merasa yakin untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya berlainan dengan kondisi yang sebenarnya hingga ia jatuh ke dalam kekeliruan agar bersedia melakukan akad yang diminta oleh Mudallis.

(Abdurrazzaq asy Syeikh an Najib, Al Mausuu’ah Al ‘Arabiyyah – www.arab-ency.com)

Dari Abdullah bin al Harits, aku mendengar Hakim bin Hizam Ra.berkata, dari Nabi Saw. bersabda: “Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk berkhiyar, selama mereka belum berpisah. Jika mereka berdua jujur dan transparan (dalam jual beli), maka mereka akan diberkahi dalam jual beli tersebut. Namun apabila mereka berdua berdusta dan menyembunyikan sesuatu, hilanglah keberkahan dalam jual beli yang mereka lakukan (HR. Bukhari).

Penyebab Transaksi Gharar

transaksi

Komponen

Ketidakpastian/ketidaktahuan

Bahaya

Ketidaksempurnaan

Kategori

Kuantitas

Tidak sesuainya timbangan atau takaran

Kualitas

Terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang

Harga

Adanya dua harga dalam satu transaksi

Waktu

Ketidakjelasan pada waktu penyerahan

Sumber : Al Salaam Academy  – Fiqh Muamalah – 2016

Jenis Riba

Ad Duyun (Riba utang-piutang)

  • Al Qardh

    Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh)

  • Al Jahiliyyah

    Utang dibayar lebih dari pokoknya karena  si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan

Al Buyu’ (Riba jual beli)

  • Al Fadhl

    Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk jenis barang ribawi

  • Al Nasi’ah

    Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian

Sumber : Muhammad Syafii Antonio , Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema Insani, 2001)

Matriks Jenis Barang Ribawi

matriks riba

Sumber : Al Salaam Academy  – Fiqh Muamalah – 2016

Kategori Tadlis

Kuantitas

Mengurangi takaran

Kualitas

Menyembunyikan cacatnya barang

Harga

Memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar

Waktu

Menyanggupi delivery time yang didasari tidak akan sanggup memenuhinya

Sumber : Al Salaam Academy – Fiqh Muamalah – 2016

Dasar Legalitas Bank Syariah di Indonesia

Fatwa Dewan Syariah Nasional
NO : 02/DSN-MUI/IV/2000 

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional
NO : 36/DSN-MUI/X/2002

Bank Syariah Vs Bank Ribawi

Bank Syariah

Hanya berinvestasi pada usaha halal

Berdasarkan bagi hasil, margin keuntungan dan fee

Besaran bagi hasil berubah-ubah sesuai kinerja usaha

Orientasinya profit dan falah (kebahagian dunia akhirat, sejahtera lahir & bathin)

Pola hubungan bank dan nasabah : Kemitraan

Bank Ribawi

Berinvestasi pada usaha yang halal maupun haram

Berdasarkan sistem bunga

Besaran bunga tetap

Orientasinya profit (kebahagiaan dunia saja)

Pola hubungan bank dan nasabah : Debitur – Kreditur

Sistem Bagi Hasil vs Sistem Bunga

Sistem Bagi Hasil

Tingkat imbalan hasil tidak tetap, sesuai dengan kinerja.
Berdasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh dari nasabah pembiayaan
Porsi bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian, kecuali disepakati perubahannya oleh pada pelaku
Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak.

Sistem Bunga

Tingkat bunga ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi. Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat kondisi ekonomi sedang baik.
Berdasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman atau simpanan pokok
Nasabah harus tunduk pada pemberlakuan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai fluktuasi tingkat suku bunga di pasa uang.
Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu bisa meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di masa pembayaran angsuran kreditnya.Demikian sebaliknya Bank berkewajiban membayar bunga yang dijanjikan kepada nasabah.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah atau bank dalam kondisi untung atau rugi

Sumber : Muhammad Syafii Antonio , Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema Insani, 2001)

Akad-akad Produk Bank Syariah

Titipan/Penyimpanan (Wadi’ah)

Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuannya untuk menjaga keselamatan, keamanan dan kebutuhan barang atau jasa.

Bagi Hasil Usaha (Mudharabah)

Akad kerjasama usaha antara penyedia dana dengan kesepakatan pembagian untung usaha.Kerugian usaha ditanggung oleh penyedia dana, kecuali jika pengelola dana/pengelola usaha melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Perkongsian/Kemitraan (Musyarakah)

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dananya masing-masing.

Jual Beli Cicilan (Murabahah)

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli. Dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Beli Tangguh (Salam)

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Beli Tempahan (Istishna’)

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/pembeli dengan pembuat/penjual.

Sewa Jasa (Ijarah)

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barangnya.

Pinjaman Kebajikan/Dana Talangan (Qardh)

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Transaksi Pinjaman Ribawi

Transaksi Pembiayaan Syariah

Transaksi ribawi adalah transaksi pinjam-meminjam uang.  Transaksi bank syariah hanya ada utang pengadaan barang atau jasa, bukan utang uang. 
Tidak boleh ada ada tambahan, kecuali dengan alasan yang jelas, seperti biaya materi, biaya notaris atau studi kelayakan  Utang yang terjadi karena pengadaan barang/jasa harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh -> disebut harga jual 
Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan  Harga jual = harga pokok + margin 
  Harga jual yang telah disepakati selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk kategori riba fadhl 

Sumber : Muhammad SyafiiAntonio , Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema Insani, 2001)

 

 

Kasus 1

Kasus 2

Jual motor Rp 10,000,000
Dicicil 1 tahun dengan bunga 1% per bulan.Total Rp 11,200,000 
Beli motor Rp 10,000,000.Dijual ambil untung 12%.Dicicil per bulan selama 1 tahun.Total Rp 11,200,000 
Tidak ada kepastian harga
Misal dalam contoh diatas bunga 1% per bulan. Jadi ketika dicicilnya disiplin memang untungnya Rp 1,200,000.Tetapi jika terjadi keterlambatan pembayaran, misal baru bisa melunasi setelah 15 bulan, maka bunganya menjadi 15% alias labanya bertambah menjadi Rp 1,500,000.Jadi semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk melunasi hutang, semakin besar uang yang harus dibayar. 

Belum lagi ada juga yang menerapkan bunga yang tidak terbayar terakumulasi dan bunga ini akhirnya juga berbunga lagi.

 Harga yang jelas dan pasti
Misal pada contoh sudah disepakati harga Rp 11,200,000 untuk dicicil selama 12 bulan. Jikapun dibayar cash harganya tetap Rp 11,200,000.
Misal pembeli baru mampu melunasi hutangnya pada bulan ke-15, maka harga yang dibayarkan juga masih tetap Rp 11,200,000 tidak boleh ditambah* Ingat penggunaan % pada perhitungan margin hanya sebagai alat hitung saja ya..! 

RIBAWI

SYARIAH

 

 

 

Fungsi DPS & DSN

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Syariah Nasional (DSN)

Unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang biasa terdiri dari para ulama  Merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI 
Peran Dewan Pengawas Syariah :
1. Mengawasi  jalannya operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah
2. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya, sebelum diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional 
Fungsi Dewan Syariah Nasional :
1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam
2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah
3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah
4. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari panduan yang telah ditetapkan 
Posisi DPS ini biasanya setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank   

Sumber : Muhammad SyafiiAntonio , Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema Insani, 2001)

Share This