Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)

logo-dsn-mui

Unsur yang amat membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah pelaksanaan kegiatan dan produknya yang harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Proses pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang biasa terdiri dari para ulama.
Visi DSN MUI :
Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.

 

Misi DSN MUI :
Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

 

Tugas & Fungsi DSN MUI :
  1. Mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.
  2. Menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah.
  3. Melakukan pengawasan aspek syariah atas produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.
Wewenang DSN MUI :
  1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
  2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
  3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah.
  4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
  5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
  6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.
Berikut ini adalah fatwa-fatwa DSN MUI yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha di Bank Syariah Al Salaam.
NOMOR FATWATENTANG
02/DSN-MUI/IV/2000Tabungan
03/DSN-MUI/IV/2000Deposito
04/DSN-MUI/IV/2000Murabahah
05/DSN-MUI/IV/2000Jual Beli Salam
06/DSN-MUI/IV/2000Jual Beli Istishna'
07/DSN-MUI/IV/2000Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
08/DSN-MUI/IV/2000Pembiayaan Musyarakah
09/DSN-MUI/IV/2000Pembiayaan Ijarah
10/DSN-MUI/IV/2000Wakalah
13/DSN-MUI/IX/2000Uang Muka dalam Murabahah
17/DSN-MUI/IX/2000Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
21/DSN-MUI/X/2001Pedoman Umum Asuransi Syari’ah
22/DSN-MUI/III/2002Jual Beli Istishna’ Paralel
44/DSN-MUI/VIIII/2004Pembiayaan Multijasa
45/DSN-MUI/II/2005Line facility (at-Tas-hilat as-Saqfiyah)
50/DSN-MUI/III/2006Akad Mudharabah Musytarakah
53/DSN-MUI/III/2006Akad Tabarru’ pada Asuransi Syari’ah
73/DSN-MUI/XI/2008Musyarakah Mutanaqishah
74/DSN-MUI/I/2009Penjaminan Syariah
85/DSN-MUI/XII/2012Janji (Wa’d) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
86/DSN-MUI/XII/2012Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
89/DSN-MUI/XII/2013Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah
110/DSN-MUI/IX/2017Akad Jual Beli
111/DSN-MUI/IX/2017Akad Jual Beli Murabahah
112/DSN-MUI/IX/2017Akad Ijarah
113/DSN-MUI/IX/2017Akad Wakalah bi Al-Ujrah
114/DSN-MUI/IX/2017Akad Syirkah
115/DSN-MUI/IX/2017Akad Mudharabah
118/DSN-MUI/II/2018Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah
Share This